Infokota.online
Pekalongan — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah mendorong percepatan implementasi rencana aksi mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana di Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan. Langkah konkret ini dinilai mendesak untuk menekan risiko bencana ekologis dari kawasan hulu hingga hilir.
Urgensi tersebut mengemuka dalam forum
“Peningkatan Kualitas Kebijakan melalui Media Tradisional & Diseminasi Hasil Kajian Aksi Adaptasi dan Mitigasi terhadap Dampak Perubahan Iklim dan Rencana Implementasi” yang berlangsung di Desa Bubak, Kecamatan Kandangserang, Sabtu (19/9/2026).
Anggota Komisi B DPRD Jateng, Harun Abdul Khafizh, menegaskan bahwa seluruh hasil kajian dan masukan masyarakat harus segera ditindaklanjuti secara nyata. Upaya penanggulangan ini juga berlandaskan pada Peraturan Daerah (Perda) Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
“Langkah mitigasi bencana harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir. Hari ini kita menyelenggarakan peningkatan kualitas pelaksanaan perda sekaligus diseminasi hasil mitigasi perubahan iklim. Sesuai komitmen bersama, rencana aksi ini akan segera kita laksanakan,” tegas Harun.
Forum diseminasi ini dihadiri oleh berbagai elemen instansi teknis, seperti Dinas Perkim LH, BPDAS, serta Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah. Tak hanya jajaran birokrasi, kegiatan ini turut melibatkan komponen masyarakat desa, meliputi para kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kelompok tani perempuan, hingga pegiat lingkungan setempat.
Harun mengapresiasi partisipasi aktif warga dan pendamping lingkungan yang telah bekerja keras selama enam bulan terakhir dalam mengidentifikasi potensi kerentanan iklim serta risiko bencana di wilayah Kandangserang.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Konservasi Foresteri Indonesia (KF), Imam Setio, menjelaskan bahwa kajian partisipatif ini dilakukan secara intensif di 10 desa se-Kecamatan Kandangserang. Pihaknya sengaja memaparkan temuan lapangan langsung di hadapan para pemangku kebijakan lintas sektor agar penanganan lingkungan berjalan linear.
Salah satu poin krusial yang direkomendasikan dalam kajian tersebut adalah penerapan teknik konservasi dan pengelolaan sumber daya air berbasis kemasyarakatan.
“Fokus utamanya adalah strategi ‘menabung air’ saat musim hujan tiba. Masyarakat bisa menerapkan metode pembuatan sumur resapan, lubang biopori, hingga penanaman rumput vetiver sebagai langkah awal konservasi tanah dan air,” papar Imam.
Imam berharap usulan serta dokumen perencanaan yang telah disusun warga desa tidak berakhir sebatas kajian di atas kertas. Dukungan regulasi dan anggaran dari para pemegang kebijakan sangat menentukan agar rencana aksi adaptasi iklim ini dapat segera diimplementasikan di lapangan.
(war)
