infokota.online
Jakarta — Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi memperketat pengawasan harga pangan nasional. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bakal menjatuhkan sanksi tegas mulai dari administratif hingga pidana maksimal tujuh tahun penjara serta denda Rp1,5 miliar bagi pedagang yang nekat menjual bahan pokok di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Aturan keras ini tertuang dalam Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 456 Tahun 2026 yang ditetapkan di Jakarta, Selasa (10/11). Regulasi tersebut mewajibkan seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), HET, serta harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) karena komoditas-komoditas tersebut telah disubsidi oleh negara.
“Untuk yang melanggar HET itu diberi sanksi berupa sanksi administratif, peringatan tertulis, pemberian rekomendasi pencabutan izin usaha, penarikan bahan pokok yang beredar tidak sesuai regulasi. Untuk sanksi pidana sesuai dengan undang-undang maksimal 7 tahun penjara dan yang terbaru denda 1,5 miliar,” ujar Amran di Jakarta.
Adapun aturan sanksi ini mencakup tujuh komoditas pangan pokok strategis, yakni beras, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, jagung, gula pasir, dan pangan pokok tertentu lainnya.
Guna memastikan aturan ini berjalan efektif di lapangan, Bapanas menggandeng berbagai lini kepemimpinan daerah dan aparat penegak hukum. Berdasarkan surat edaran tersebut, pengawasan dilakukan secara kolaboratif oleh Kepala Bapanas, gubernur, bupati/wali kota, kepala kepolisian daerah (Kapolda), panglima komando daerah militer (Pangdam), kepala kepolisian resor (Kapolres), hingga komandan distrik militer (Dandim) sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Tim pengawas berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan hingga pencabutan langsung perizinan berusaha, serta memerintahkan produsen untuk menarik kembali pangan yang tidak sesuai regulasi dari peredaran. Sementara itu, temuan pelanggaran yang mengindikasikan unsur pidana di bidang pangan akan langsung dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses secara hukum.
(del/csw)
