Infokota.online
Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah (pemda) yang dinilai belum optimal. Ia mengungkapkan masih banyak alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang justru mengendap di perbankan ketimbang dimanfaatkan untuk pembangunan publik dan peningkatan pelayanan masyarakat.
Fenomena penyerapan anggaran yang lambat tersebut dipicu oleh berbagai kendala operasional hingga dinamika politik lokal. Konflik kelembagaan antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi salah satu hambatan utama yang membuat dana transfer pusat tertahan dan tidak bisa segera dibelanjakan.
“Kadang-kadang aneh, uang oleh pemda itu tidak digunakan. Kita ada bukti, ditaruh di bank, ada macam-macam. Atau ada konflik antara bupati sama DPR, antara gubernur sama DPR. Jadi uang sudah kita transfer, enggak dipakai,” tegas Prabowo dalam wawancara Program Presiden Menjawab yang dirilis Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI), Rabu (16/9).
Kondisi ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi pemerintah pusat dalam merumuskan skema dan kebijakan TKD ke depan. Prabowo menekankan pentingnya efektivitas serta akuntabilitas alokasi dana pusat agar setiap rupiah yang disalurkan benar-benar memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga.
Selain efisiensi penyerapan TKD, Kepala Negara turut mengkritisi hasil pembangunan infrastruktur dasar di tingkat tapak yang dinilai belum sepadan dengan besarnya dana desa selama satu dekade terakhir. Meskipun kebijakan desentralisasi telah berjalan selama 25 tahun, masih ditemukan fasilitas vital masyarakat yang luput dari perhatian pemda.
Prabowo mencontohkan pembangunan jembatan desa berkisar Rp400 juta yang kerap diabaikan, padahal alokasi dana per desa mampu mencapai Rp1 miliar per tahun selama 10 tahun terakhir. Efektivitas penggunaan alokasi anggaran daerah pun kini menjadi prioritas pengawasan pemerintah pusat guna mempercepat pemerataan pembangunan nasional.
(csw)
