Infokota.online
Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan tenggat waktu satu minggu kepada pemerintah daerah yang belum membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil untuk memastikan percepatan dan pemerataan dukungan terhadap program prioritas nasional tersebut di seluruh wilayah.
Hingga saat ini, Kemendagri mencatat sebanyak 223 daerah telah resmi membentuk Satgas MBG. Sementara itu, wilayah lainnya yang belum membentuk didorong untuk segera merampungkannya dalam kurun waktu sepekan ke depan.
“Ada sebagian besar sudah terbentuk, ada yang belum. Sehingga tadi saya meminta kepada yang belum, saya berikan waktu seminggu untuk membuat Satgas MBG di tingkat daerah provinsi, kabupaten, kota,” ujar Tito seusai memimpin acara Kick-Off Sosialisasi Surat Edaran Mendagri secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Penguatan Regulasi Lewat Surat Edaran Mendagri
Sebagai landasan operasional, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah.
Melalui regulasi tersebut, Satgas MBG di daerah diinstruksikan untuk bersinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Tugas utamanya meliputi:
Melaksanakan inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG berdasarkan petunjuk teknis BGN.
Melakukan pemeriksaan terhadap 14 indikator kelayakan operasional SPPG.
Memastikan kualitas dan kesesuaian menu makanan.
Mengevaluasi ketepatan sasaran penerima manfaat program.
Geliat Ekonomi Daerah dan Penilaian Kinerja Pemda
Tito menilai, pengelolaan program MBG yang optimal tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi instrumen penggerak ekonomi lokal. Dengan kepastian pasar bagi produk lokal, para petani dan nelayan di daerah dinilai akan menjadi pihak yang paling diuntungkan.
“Karena off-takernya jelas, pembelinya jelas, petani, nelayan, ini akan sangat diuntungkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, keberhasilan implementasi MBG di daerah diproyeksikan mampu menekan angka inflasi, menurunkan tingkat kemiskinan, serta membuka lapangan kerja baru. Guna memotivasi kepala daerah, capaian dalam mendukung program MBG ini juga akan dimasukkan sebagai salah satu indikator penilaian dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi.
Acara sosialisasi strategis ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus, Kepala BGN Sudaryono, para Wakil Kepala BGN (Agustina Arumsari dan Trenggono), serta jajaran pejabat tinggi lainnya dari Kemendagri dan BGN.
(akd/csw)
