infokota.online
Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menarik dua pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menguatkan sistem pengawasan dan tata kelola kelembagaan. Langkah strategis ini diambil guna mengawal pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat sasaran, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Dua personel berlatar belakang lembaga antirasuah yang diboyong ke BGN tersebut yakni Mungki Hadipratikno dan Haerudin. Mungki, mantan Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, kini dipercaya mengemban tugas sebagai Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN. Sementara itu, Haerudin yang merupakan mantan Kepala Sekretariat Dewan Pengawas (Dewas) KPK diamanahi posisi Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi BGN.
Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa penugasan ini merupakan bentuk nyata komitmen BGN dalam membangun sistem penyelenggaraan program yang mengedepankan transparansi serta pencegahan penyimpangan sejak dini.
“Kami menyambut baik dan mengapresiasi dukungan KPK dalam memperkuat tata kelola di lingkungan BGN. Ini adalah langkah kami untuk memperkuat komitmen antikorupsi. Bagi kami, integritas dan akuntabilitas bukan sekadar prinsip administratif, melainkan fondasi utama dalam menjalankan program sebesar MBG,” ujar Sudaryono dalam keterangannya di Jakarta dikutip Sabtu (7/11).
Ia juga menyatakan bahwa BGN sangat terbuka terhadap berbagai masukan, hasil kajian, maupun rekomendasi KPK terkait pemetaan potensi kerawanan korupsi dalam tata kelola program MBG.
“Setiap rekomendasi yang diberikan oleh KPK menjadi masukan penting bagi kami untuk membenahi dan menyempurnakan sistem. Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan Program MBG berjalan sesuai ketentuan, memiliki mekanisme pengawasan yang kuat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tuturnya.
Menurut Sudaryono, penguatan pengawasan tidak boleh menghambat percepatan program. Mengingat sasaran MBG menyangkut pemenuhan gizi generasi muda Indonesia, kualitas dan efisiensi pelaksanaan program menjadi prioritas utama.
“Program ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, sehingga pelaksanaannya harus benar-benar dijaga. Kita tidak hanya ingin program ini berjalan cepat dan menjangkau banyak penerima manfaat, tetapi juga harus tepat sasaran, berkualitas, efisien, dan bersih dari praktik korupsi,” kata Sudaryono.
Sebagai langkah antisipasi, BGN akan terus memperkuat kolaborasi dan koordinasi lintas lembaga guna memastikan setiap rekomendasi perbaikan ditindaklanjuti secara konkret dan berkelanjutan.
“Prinsip kami jelas, pencegahan harus dilakukan sejak awal. Jangan menunggu muncul persoalan baru dilakukan pembenahan. Kita bangun sistem yang kuat, pengawasan yang berjalan, dan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap program ini dapat terus kita jaga,” ucapnya menegaskan.
(kum/csw)
