infokota.online
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pelaksanaan audit forensik terhadap tata kelola dana haji yang dihimpun Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Langkah tegas ini diambil guna mendeteksi kondisi riil keuangan serta mencegah potensi rekayasa keuangan (financial engineering) dalam pengelolaan dana jemaah.
Selain audit menyeluruh, Kepala Negara juga memerintahkan Kementerian Haji dan Umrah untuk memberantas habis praktik kartel serta mafia travel haji dan umrah yang kerap merugikan calon jemaah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa pembenahan ekosistem dan transparansi dana haji menjadi prioritas utama Presiden Prabowo.
“Presiden mendorong agar segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji. Beliau ingin mengetahui kondisi faktual yang sebenarnya, jangan sampai ada rekayasa keuangan seperti kasus yang saat ini dialami Malaysia,” ujar Dahnil usai menghadiri pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2026).
Dahnil menegaskan, audit forensik ini penting untuk menjamin akuntabilitas serta menjaga integritas tata kelola keuangan negara di bawah pemerintahan saat ini. Pihaknya berencana menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk merealisasikan proses audit tersebut.
“Ini merupakan bagian dari perintah Presiden untuk ‘bersih-bersih’ di sektor perhajian Indonesia, agar pengelolaan dana lebih transparan dan terbebas dari cengkeraman kartel haji maupun umrah,” tambah Dahnil.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf Hasyim (Gus Irfan), menegaskan komitmen kementeriannya dalam menindak tegas para pelaku kecurangan travel dan mafia haji.
Gus Irfan menyatakan bahwa Presiden memberikan dukungan penuh terhadap langkah penindakan hukum yang tengah berjalan, termasuk tindak lanjut atas berbagai laporan masyarakat yang masuk melalui hotline resmi “Berantas Mafia Haji dan Umrah”.
“Presiden sangat mengapresiasi langkah pembersihan ekosistem haji dan umrah dari praktik kartel serta penipuan yang merugikan jemaah. Instruksi Beliau sangat jelas dan tegas: ‘Sapu sajalah semua kartel dan mafia yang terkait dengan haji dan umrah’,” kata Gus Irfan.
Melalui sinergi penataan keuangan dan pemberantasan mafia, pemerintah berharap pelayanan haji serta umrah nasional dapat berjalan lebih aman, amanah, dan berkeadilan bagi seluruh jemaah Indonesia.
(csw)
