PEKALONGAN — Sejumlah elemen organisasi kepemudaan, aktivis lingkungan, dan pegiat literasi menggelar aksi sinema taktis melalui diskusi dan nonton bareng (nobar) film dokumenter Menolak Punah karya Dandhy Dwi Laksono dan Aji Yahuti. Kegiatan yang berpusat pada respons terhadap krisis ekosistem ini berlangsung di Kedai SIIP Wonopringgo, Pekalongan, pada Minggu (30/5/2026) malam.
Acara yang dihadiri oleh kader PMII Pekalongan, Gerakan Pemuda (GP) Ansor, aktivis hijau, serta aktivis liberasi ini menjadikan pemutaran film dokumenter tersebut sebagai pemantik untuk membedah ancaman degradasi lingkungan hidup dan paradox sosial yang terjadi di tingkat lokal.
*Gugatan Gaya Hidup Modern dan Anomali Data Ekologi*
Dalam sesi bedah film, Kiyai Zakfaron selaku pemantik pertama membuka pemaparan dengan menyoroti paradox yang kerap muncul dalam isu lingkungan. Ia mencontohkan adanya anomali linier di mana tingkat pencemaran lingkungan di sebuah wilayah tergolong tinggi, namun secara bersamaan data makro justru menunjukkan grafik Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat yang merangkak naik.
Kiyai Zakfaron menilai statistik kesejahteraan semu tersebut berpotensi membuat kolektif masyarakat terlena. Meninjau dari aspek teologis, ia mengingatkan adanya jeda waktu sebelum alam memberikan ‘reaksi balik’ atas eksploitasi manusia. Sebagai bentuk perlawanan nyata yang selaras dengan pesan film terhadap arus fast fashion, ia mempraktikkan langsung gaya hidup slow fashion dengan merawat kemeja yang dipakainya selama 13 tahun berturut-turut demi menolak pemenuhan validasi sosial yang konsumtif.
*Kritik Relasi Kuasa dan Tanggung Jawab Moral Ulama*
Sorotan tajam terhadap isi dokumenter dilanjutkan oleh pemantik kedua, Muhammad Burhan. Mantan jurnalis lapangan ini menarik ingatan massa pada realitas liputannya 13 tahun lalu, di mana isu pencemaran lingkungan sering kali tersandera oleh kepentingan tertentu.
“Narasi pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja sejak lama selalu dijadikan tameng untuk membungkam kritik ekologis,” ujar Burhan di hadapan forum.
Burhan menyoroti ketimpangan relasi kuasa di mana pemilik modal besar sering kali mampu mendikte kebijakan, sementara kelestarian ekologi dan masyarakat kecil berada di posisi yang dikorbankan. Di titik ini, Burhan menggugat peran pemuka agama di wilayah yang berbasis kultur keagamaan kuat. Ia menegaskan ulama memegang tanggung jawab moral yang besar untuk tidak diam di hadapan relasi kuasa yang timpang, melainkan harus berdiri di garda terdepan menyuarakan keadilan ekologis.
*Ancaman Korporasi dan Jerat Algoritma Digital*
Menyambung kegelisahan terkait relasi kuasa tersebut, Yoga Rifai Hamzah selaku pemantik ketiga sekaligus Founder Smestech myCodes Indonesia dan Ketua FTBM Kota Pekalongan, melemparkan kekhawatirannya jika benteng spiritual ikut berkompromi dengan perusakan alam.
“Jika benteng spiritual para pemuka agama saja bisa bobol dan berkompromi dengan relasi kuasa yang merusak, lalu bagaimana dengan kita yang statusnya hanya para santri ini?” tukas Yoga retoris.
Yoga membedah bagaimana masyarakat modern hari ini mudah didikte oleh kecerdasan buatan (AI) dan kuasa algoritma media sosial yang memicu budaya FOMO serta gaya hidup konsumtif ekstrem (israf). Ia juga memaparkan dampak ‘Sampah Digital’ berupa tingginya konsumsi energi data center akibat aktivitas siber, yang diperparah oleh praktik greenwashing—klaim ramah lingkungan palsu oleh korporasi demi melegalkan produksi massal yang mengeksploitasi bumi.
*Aktualisasi Kesantrian Melalui Gerakan Ekologis Nyata*
Sebagai pemungkas acara, Ketua PC GP Ansor Kabupaten Pekalongan, Gus Achmad Fawaid, mengingatkan peserta akan bahaya fenomena echo chamber (ruang gema) di linimasa digital yang berisiko mengisolasi gerakan kritis masyarakat.
Gus Fawaid menegaskan bahwa esensi kesantrian dan perjuangan ekologis tidak boleh mandek pada aspek ritual semata, melainkan wajib diaktualisasikan dalam tindakan konkrit di lapangan.
“Kesantrian dituntut tidak lagi berhenti pada aspek ritual, melainkan wajib diaktualisasikan dalam tindakan nyata: bergerak bersama ulama untuk melawan ketimpangan relasi kuasa, mengawal regulasi terkait lingkungan, serta berdaulat atas kendali konsumerisme global demi kelangsungan ekologi Pekalongan,” pungkas Gus Fawaid.
