Oleh: M. Ilyas Jazuli
Peserta LK III Badko HMI Jateng-DIY 2026
Politik di negara kita ini seringkali terlalu sibuk menghitung kursi, sampai lupa menghitung masa depan. Tujuan negara yang sangat mulia memajukan kesejahteraan, mencerdaskan bangsa, dan melindungi segenap tumpah darah, kerap mengecil jadi target elektoral lima tahunan. Dalam situasi seperti ini, kehadiran perempuan di politik sering diperlakukan seperti hiasan etalase: yang penting ada, tapi tidak benar-benar dilibatkan. Padahal, pembangunan berkelanjutan justru membutuhkan cara pandang yang lebih sabar, panjang napas, dan tidak serba instan.
Kalau mau jujur belajar dari sejarah, perempuan Indonesia bukan pemain cadangan layaknya sepak bola. Sejak pra-kemerdekaan, perempuan sudah berdiri di garis depan. Cut Nyak Dien dan Nyi Ageng Serang mengangkat senjata, RA Kartini dan Dewi Sartika mengangkat pena dan membuka sekolah. Di ruang yang lebih sunyi, perempuan senantiasa menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya, penjaga nilai, dan penopang ketahanan keluarga. Tanpa kerja-kerja sunyi ini, bangsa ini mungkin sudah tumbang sebelum sempat berdebat soal kuota keterwakilan.
Hari ini, peluang perempuan di ruang publik dan politik sebenarnya makin terbuka. Pendidikan meningkat, gerakan perempuan semakin menguat, media sosial menyediakan panggung baru, dan regulasi keterwakilan memberi karpet merah secara formal. Tapi masalahnya, bagi perempuan saat ini bukan lagi soal pintu yang tertutup, melainkan soal apa yang dilakukan setelah masuk. Terlalu sering perempuan hadir hanya sebagai pemenuh syarat administratif, bukan sebagai penentu arah kebijakan. Representasi berubah jadi formalitas, sementara substansi tetap dikuasai logika lama: kepentingan siapa, cepat, untung, dan jangka pendek.
Padahal pembangunan berkelanjutan tidaklah lahir dari politik yang tergesa-gesa. Ia butuh kepekaan pada persoalan pendidikan, lingkungan, dan ketahanan sosial, hal-hal yang selama ini justru dekat dengan pengalaman hidup perempuan. Ketika politik hanya mengejar proyek dan pertumbuhan, maka dampaknya sering menyisakan kerusakan: lingkungan akan terdegradasi, ketimpangan semakin melebar, dan kelompok rentan terus tersingkir. Perspektif perempuan bisa menjadi rem moral sekaligus kompas arah, asal tidak dibungkam oleh budaya politik yang maskulin dan elitis.
Tentu saja, kehadiran saja tidak cukup. Politik bukanlah ruang welas asih, tapi arena adu gagasan dan kepentingan. Karena itu, perempuan di politik itu perlu dibekali kapasitas: public speaking yang tajam, kepemimpinan yang tegas, kemampuan menyelesaikan masalah, hingga manajemen konflik yang matang. Politik juga soal jaringan. Berteman dengan banyak golongan bukan strategi basa-basi, tapi kebutuhan. Dalam politik, satu musuh terlalu banyak, dan seribu kawan sering kali masih kurang.
Di titik ini, kader HMI punya pekerjaan rumah yang tidak kecil. Lewat KOHATI (Korps-HMI Wati), Isu perempuan tidak boleh berhenti di forum seminar atau jargon kaderisasi. Para kader HMI termasuk kader KOHATI harus berani mendorong politik yang lebih inklusif dan berorientasi masa depan, termasuk dengan memperkuat kepemimpinan perempuan. Bukan demi sekadar memenuhi kuota, tetapi demi memastikan pembangunan berjalan dengan akal sehat dan nurani. Sebab bangsa ini tidaklah kekurangan politisi, yang langka justru negarawan—dan sering kali, calon negarawan itu lahir dari pengalaman hidup yang selama ini diremehkan.
