Infokota.online
Jakarta — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI resmi mencabut Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Kuasa hukum Kemendikdasmen selaku pihak tergugat menyampaikan bahwa surat pencabutan dokumen bernomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 itu telah diserahkan secara resmi kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta serta ditembuskan kepada majelis hakim dalam persidangan di PTUN Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026).
“Nah, terkait hal mana, mengingat objek sengketa ini adalah sama dengan hal yang di perkara 62 dengan 255, nah sebagai pelaksanaan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, kami sudah menyampaikan surat ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di pagi hari tadi,” ungkap pengacara Kemendikdasmen di hadapan majelis hakim.
Dengan telah dicabutnya dokumen tersebut, pihak Kemendikdasmen memohon kepada majelis hakim agar pemeriksaan gugatan lanjutan dengan nomor perkara 255/G/2026/PTUN.JKT yang diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana terhadap Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen dihentikan. Pasalnya, objek sengketa dalam gugatan tersebut dinilai sudah tidak ada secara faktual.
“Untuk itu, mengingat objek sengketa ini adalah sudah kami cabut, secara faktual dinyatakan sudah tidak ada, kami memohon untuk pemeriksaan lebih lanjut dihentikan atau tidak dilanjutkan, Yang Mulia,” tegas kuasa hukum tergugat dalam persidangan.
Pencabutan suket ini merujuk pada putusan kasasi MA nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 3 Oktober 2026 yang mengabulkan gugatan warga bernama Subhan. Sebelumnya, gugatan Subhan dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT sempat ditolak oleh PTUN Jakarta pada 21 Mei 2026 dan dikuatkan di tingkat banding oleh PTTUN Jakarta pada 12 Agustus 2026, sebelum akhirnya dimenangkan di tingkat kasasi.
Dalam amar putusan kasasi MA, majelis hakim menyatakan membatalkan putusan judex facti dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Putusan tersebut menyatakan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan agar surat keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Sebagai catatan, Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 merupakan dokumen penyetaraan pendidikan tingkat SMA luar negeri milik Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya digunakan sebagai syarat pendaftaran calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Dalam persidangan sengketa hasil pemilu sebelumnya, hakim Mahkamah Konstitusi (MK) juga sempat menyatakan tidak menemukan bukti fisik ijazah SMA luar negeri yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut.
(mib/csw)
