infokota.online
Jakarta — Dewan Pers membeberkan ketimpangan distribusi pendapatan iklan digital yang kini mayoritas dikuasai oleh platform digital global. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor utama yang memicu maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri media massa nasional.
Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers Dahlan Dahi mengungkapkan, sebesar 80 persen belanja iklan digital saat ini diserap oleh platform digital, sementara 20 persen sisanya harus diperebutkan oleh lebih dari 50.000 perusahaan pers di Indonesia.
“Secara advertising, pak, saya kutip Wavemaker 2025, 80 persen advertising digital dikuasai oleh platform, sedangkan media atau publisher memperebutkan 20 persennya. 20 persen itu oleh 50.000 lebih perusahaan pers sekarang,” kata Dahlan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dahlan menambahkan, situasi tersebut menciptakan ekosistem industri yang tidak berkelanjutan (un-sustainable). Menurutnya, pengambilalihan kontrol distribusi dan pendapatan oleh platform berdampak langsung pada kelangsungan bisnis pers hingga memicu efisiensi tenaga kerja secara masif.
“Jadi ini kondisi yang tidak sustain. Dan secara jangka pendek juga susah, dari ribuan PHK sebenarnya ada bagian daripada dampak ini,” ujar Dahlan.
Selain dominasi iklan, tekanan terhadap media massa kian diperberat oleh pesatnya perkembangan teknologi generative AI sejak November 2022. Teknologi tersebut memotong lalu lintas kunjungan (traffic) dan tayangan halaman (page view) dari platform ke situs media hingga 70 persen, karena pengguna kini cenderung membaca ringkasan konten tanpa mengunjungi situs sumber.
Merespons pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta, Dewan Pers mendorong penetapan hak ekonomi bagi perusahaan pers yang terpisah dari hak cipta individual. Kriteria penerima kompensasi disarankan terbatas pada perusahaan pers berbadan hukum, memiliki minimal lima karyawan, memfasilitasi gaji di atas UMK, serta menyediakan jaminan kesehatan.
Dewan Pers juga mengimbau platform digital agar tidak menyalahgunakan posisi dominannya untuk menghentikan penayangan berita yang dapat merusak ekosistem informasi publik.
“Jadi saya mengharapkan platform tidak mengambil tindakan yang menggunakan posisi dominannya untuk menghancurkan ekosistem informasi publik,” tegas Dahlan.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto menilai pentingnya aturan tegas terkait hak ekonomi dan kompensasi untuk memperkuat perlindungan media massa.
Mengingat tingkat kepatuhan platform terhadap Perpres Nomor 32 Tahun 2024 masih rendah, Dewan Pers mengusulkan agar skema kompensasi selain melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) juga membuka opsi kerja sama business-to-business (B2B).
sumber: kompas.com
