Infokota.online
Jakarta — Kritik tajam meluncur terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam diskusi publik bertajuk evaluasi dua tahun pemerintahan yang disiarkan TVOne pada Selasa (20/10/2026) malam, seorang mahasiswa bernama Fathimah menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak boleh sekadar diukur dari kuantitas distribusi makanan.
“Apakah membuat kenyang di hari itu saja atau ada capaian kesehatan tertentu, gizi dan sebagainya?” ujar Fathimah mempertanyakan indikator keberhasilan program unggulan pemerintah tersebut.
Fathimah menyoroti persoalan mendasar terkait keamanan pangan dan etika kebijakan publik, khususnya menyusul rentetan kasus keracunan makanan di lapangan. Ia mengkritik keras wacana pemasangan kamera pengawas (CCTV) di lokasi dapur penyedia makanan yang dinilainya tidak menyentuh akar masalah teknis dan mikrobiologi.
“Saya hanya memikirkan apakah CCTV itu bisa mengecek mikrobiota yang selama ini membuat anak-anak itu keracunan. Apakah bisa kelihatan dari CCTV itu?” tuturnya.
Menurut Fathimah, pengawasan MBG harus menyasar aspek keamanan pangan langsung melalui pengujian laboratorium, bukan sekadar memantau aktivitas fisik di area dapur. Lebih jauh, ia menilai terdapat persoalan etika serius ketika masyarakat dijadikan penerima program berskala besar tanpa dibekali penjelasan transparan mengenai jaminan keselamatan.
“Persoalannya, kita melihat bahwa masyarakat yang menerima MBG dan akhirnya keracunan ini tidak mendapatkan informed consent itu,” tegasnya, merujuk pada prinsip persetujuan berdasar informasi yang lazim digunakan dalam riset publik.
Menanggapi kritik tersebut, akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung menilai pengelolaan MBG perlu diubah dengan melibatkan komunitas yang paling dekat dengan lingkungan sekolah, seperti kantin sekolah dan kelompok ibu-ibu setempat.
“Model tersebut berpotensi memperkuat pengawasan sosial karena pihak yang memasak memiliki hubungan langsung dengan lingkungan penerima manfaat,” kata Rocky. Ia juga menekankan pentingnya mengevaluasi desain program agar aspek moral, keamanan, dan efektivitas berjalan seiring serta terbebas dari kepentingan bisnis.
Dalam forum yang sama, perwakilan Bakom RI, Syahganda Nainggolan, memaparkan capaian kuantitatif program yang mencakup 57,8 juta penerima manfaat, 26.563 dapur, 63.608 pemasok, serta penciptaan sekitar 1,028 juta lapangan kerja. Ia juga menyebut sebanyak 1.288 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah ditutup sebagai bagian dari penataan dan evaluasi.
Kendati demikian, Fathimah menegaskan bahwa angka jangkauan yang luas harus diimbangi dengan prioritas keselamatan masyarakat sejak kebijakan dirancang. Ia mengingatkan agar pembahasan pembangunan nasional tidak berhenti pada wacana semata.
“Pesan utamanya adalah keberhasilan program pemerintah tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran, luasnya jangkauan, atau jumlah penerima manfaat. Hasilnya harus dapat diukur, risikonya harus dikelola, dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” pungkasnya.(csw)
