PEKALONGAN — Paguyuban Barisan Rakyat Kedungwuni Damai (Barakuda) menjadi salah satu elemen utama dalam simulasi pelayanan unjuk rasa yang digelar di kompleks Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Kamis (23/4/2026). Dalam kegiatan tersebut, Barakuda dipercaya memerankan massa aksi sebagai bagian dari skenario pengamanan situasi kamtibmas.
Sebanyak sekitar 50 personel Barakuda diterjunkan untuk mengikuti simulasi yang berlangsung di depan Gedung Kantor Bupati Pekalongan. Mereka berperan aktif dalam menggambarkan dinamika aksi unjuk rasa, mulai dari penyampaian aspirasi, aksi dorong-mendorong, hingga lemparan air minum yang mewarnai jalannya simulasi.
Ketua Umum Barakuda, Nunung Dwi Nugroho, mengatakan keikutsertaan pihaknya merupakan bentuk dukungan terhadap upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Pekalongan.
“Hari ini kami diundang dari pihak Polres Pekalongan untuk simulasi kamtibmas penanggulangan dekonsentrasi. Kami dari Barakuda membawa sekitar 50 personel,” ujarnya.
Menurutnya, pengalaman mengikuti simulasi unjuk rasa menjadi hal baru sekaligus menarik bagi para anggota. Meski diwarnai berbagai adegan yang cukup intens, kegiatan tersebut dinilai mampu memberikan gambaran nyata tentang situasi di lapangan.
“Kesannya baru pertama kali ini saya demo, asik nggak asik tapi ya asik,” katanya.
Barakuda sendiri dikenal sebagai paguyuban yang menaungi berbagai unsur masyarakat lintas organisasi, etnis, agama, dan latar belakang di wilayah Kecamatan Kedungwuni. Keberagaman tersebut menjadikan Barakuda dinilai tepat sebagai representasi persatuan masyarakat dalam kegiatan simulasi tersebut.
Nunung menambahkan, pihaknya berharap Barakuda dapat terus menjalankan perannya di tengah masyarakat sesuai dengan amanah yang diberikan.
“Kami juga meminta doa dari masyarakat agar Barakuda bisa menjalankan misinya sesuai amanah yang diberikan,” pungkasnya.
Melalui keterlibatan aktif Barakuda, simulasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesiapan aparat, tetapi juga memperkuat sinergi antara masyarakat dan pihak keamanan dalam menjaga kondusivitas wilayah.
