SK Duta Petani Milenial Hanya "Wajah" Tanpa Anggaran? Sukirman: Harus Ada Biaya dari APBD!
PEKALONGAN, 4 April 2026 – Komitmen pemerintah daerah terhadap dunia pertanian kembali diuji. Plt Bupati Pekalongan, Sukirman, secara terbuka mengakui bahwa keterlibatan Pemkab dalam program-program strategis nasional, termasuk regenerasi petani, selama ini memiliki indikator yang rendah. Hal ini disampaikannya saat menanggapi kritik tajam terkait minimnya perhatian pada literasi dan dukungan nyata bagi petani milenial.
Dalam diskusi yang berlangsung saat acara Halal Bi Halal Pegiat Literasi di Rumah Baca Pintar, Kedungwuni 4 April 2026, Sukirman menyoroti status legalitas para Duta Pertanian Milenial yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) resmi, namun nyatanya masih "menggantung" tanpa dukungan operasional yang jelas.
"Sudah ber-SK kan? Ingat, bunyi SK itu pasti menyiratkan bahwa segala sesuatu yang timbul akibat terbitnya SK itu ada biayanya. Dan biaya itu harusnya bersumber dari APBD," tegas Sukirman dengan nada tegas.
Pernyataan ini sontak menyoroti inkonsistensi birokrasi selama ini. Bagaimana mungkin pemerintah mengeluarkan kebijakan dan pengangkatan resmi, namun melupakan konsekuensi anggaran yang harus menyertainya. Padahal, program ini merupakan arah kebijakan pusat yang seharusnya didukung penuh di daerah.
Produk Inovasi \"Tersumbat\", Tak Bisa Dikomersilkan
Tak hanya soal sumber daya manusia, masalah lain yang menjadi sorotan adalah produk inovasi pertanian organik yang dikembangkan oleh pegiat lokal. Dalam pertemuan itu ditunjukkan sampel produk pupuk cair hasil karya anak daerah yang berkualitas, namun anehnya masih bertuliskan "Untuk Kalangan Sendiri".
Sukirman mempertahankan mengapa potensi ini justru dibatasi. "Kenapa mesti ada tulisan 'untuk kalangan sendiri'? Ini kan karya putra daerah, hasil riset sendiri. Seharusnya kita terobos, kita pasarkan, kita kembangkan agar bisa bermanfaat luas," ujarnya.
Menurutnya, kreativitas dan inovasi yang lahir dari komunitas seperti Agri-Gurus ini harus didorong menjadi komoditas yang bernilai ekonomi, bukan justru dikungkung oleh birokrasi yang kaku.
Perintah Tindak Lanjut: Segera Rapatkan dengan Dinas Terkait
Menutup arahannya, Sukirman memberikan instruksi jelas kepada jajarannya dan para pemangku kepentingan agar persoalan ini tidak berhenti sebatas diskusi.
Ia meminta agar segera dilakukan koordinasi intensif dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). "Pekan depan kita dudukkan lagi dengan dinas terkait. Ini harus segera ditindaklanjuti, diperjuangkan anggarannya, dan regulasinya dibenahi. Jangan sampai SK hanya jadi pajangan, tapi tidak ada gerak dan dampaknya bagi petani," pungkasnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal peringatan keras bahwa selama ini tata kelola program pertanian dinilai masih setengah hati dan butuh perbaikan sistemik yang serius.
drc
