Infokota.online
Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menutup celah penyimpangan anggaran di daerah. Kemendagri menegaskan bahwa forum kolaborasi pencegahan korupsi tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan, melainkan harus diwujudkan lewat perbaikan tata kelola secara nyata.
Arahan tersebut disampaikan Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga saat mewakili Menteri Dalam Negeri dalam forum Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi bagi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Kamis (19/11/2026).
“Pertemuan ini harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola, membangun integritas, dan mencegah penyimpangan sejak awal,” kata Kastorius.
Dalam kegiatan itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda membacakan Pakta Integritas Antikorupsi. Komitmen tersebut langsung diikuti penandatanganan pakta integritas oleh seluruh bupati, wali kota, serta ketua DPRD kabupaten/kota se-Maluku dan Maluku Utara.
Langkah ini merupakan bagian dari koordinasi Kemendagri pada 10 klaster wilayah yang mencakup 32 provinsi di luar Papua, sesuai mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
Berdasarkan data KPK per Oktober 2026, tercatat 227 kepala daerah dan wakil kepala daerah—terdiri atas 31 gubernur/wakil gubernur serta 196 bupati, wali kota, dan wakilnya—terjerat kasus korupsi sepanjang 2004 hingga 2026. Pemetaan area rawan periode 2025–2026 menunjukkan sektor pengadaan barang dan jasa mendominasi kasus dengan porsi 61,1 persen senilai Rp7,3 miliar, disusul manajemen ASN 27,8 persen, dan pengelolaan keuangan 11,1 persen.
“Korupsi yang melibatkan kepala daerah bukan peristiwa terisolasi, melainkan persoalan yang berulang dari tahun ke tahun,” ujar Kastorius.
Kastorius memaparkan empat akar persoalan korupsi di daerah, yakni faktor kepemimpinan dan politik berbiaya tinggi, kelemahan tata kelola, lemahnya pengawasan, serta data pengawasan yang belum terintegrasi. Untuk menutup celah tersebut, Kemendagri menetapkan delapan area prioritas perbaikan meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, pelayanan publik, pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, pengelolaan aset daerah, dan optimalisasi pajak.
Pengawasan ekstra juga diarahkan pada pengelolaan BUMD dan BLUD, dana hibah dan bansos, pokok pikiran DPRD, bantuan keuangan, proyek strategis daerah, dana desa, tata kelola sumber daya alam, hingga program prioritas nasional.
Kastorius menegaskan pesan Mendagri Tito Karnavian agar kepala daerah menjauhi praktik rasuah dan memastikan setiap rupiah APBD kembali menjadi kesejahteraan rakyat guna mendukung agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Agar pakta integritas berjalan efektif, Kemendagri menginstruksikan enam langkah tindak lanjut di daerah:
- Memetakan titik rawan pada delapan area prioritas dan sektor khusus.
- Memperketat pengendalian sejak tahap perencanaan hingga pencairan anggaran.
- Mengoptimalkan peran independen APIP sebagai sistem peringatan dini.
- Mengintegrasikan data pengawasan serta menuntaskan tindak lanjut rekomendasi.
- Menyusun rencana aksi terukur lengkap dengan penanggung jawab dan tenggat waktu.
- Melakukan pemantauan evaluasi secara berkala.
“Komitmen bersama yang hari ini ditandatangani tidak boleh berhenti pada penandatanganan. Komitmen itu harus terlihat dalam tindakan, keputusan, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Kastorius.
Ia juga mengingatkan jajaran DPRD agar menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara transparan, serta meminta kepala daerah berani membuka proses birokrasi demi mengendalikan konflik kepentingan.
(lir/hyn)
