infokota.online
Jakarta — Komisi IX DPR RI mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan perombakan mendasar pada sistem penyediaan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah diminta segera beralih dari model dapur tersentralisasi ke school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah guna menekan maraknya kasus keracunan massal yang menimpa para siswa.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegaskan bahwa tingginya angka keracunan menunjukkan adanya masalah sistemik dalam tata kelola penyediaan makanan, bukan sekadar insiden terisolasi di lapangan.
Data hingga 2 September 2026 mencatat sebanyak 50.059 orang menjadi korban dari 460 kejadian keracunan yang tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota.
“Hampir seluruh provinsi dan separuh kabupaten/kota di Indonesia pernah mengalami kasus keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis dalam dua tahun terakhir,” ujar Charles dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2026).
Suhu Ruang dan Bahaya Kontaminasi Bakteri
Charles menjelaskan, skema dapur berbasis sekolah efektif memperpendek jeda waktu antara proses memasak dan penyajian makanan kepada siswa. Langkah ini krusial untuk mencegah makanan terpapar suhu krusial (critical temperature)—di atas 5 derajat Celsius dan di bawah 60 derajat Celsius—yang menjadi rentang ideal bagi berkembangnya bakteri.
Sesuai aturan BGN, makanan wajib dikonsumsi maksimal empat jam setelah dimasak. Tanpa pengendalian suhu yang ketat selama distribusi, risiko kontaminasi bakteri otomatis meningkat tajam.
Dampak Ekonomi Lokal dan Solusi Dapur Sentral
Selain menjamin keamanan pangan, keberadaan dapur di lingkungan sekolah dinilai mampu menggerakkan ekonomi sekitar. Sekolah dapat menyerap langsung bahan baku segar dari pedagang pasar, petani, maupun peternak lokal di wilayah setempat.
Terkait keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersentralisasi yang sudah telanjur beroperasi, Charles mengusulkan agar pemerintah memberikan ganti rugi atas pengalihan sistem tersebut.
“Pemerintah cukup membayarkan ganti rugi sekali saja untuk dapur SPPG yang sudah beroperasi. Langkah ini lebih efisien dibanding membiarkan risiko keracunan terus membayangi pelaksanaan program MBG,” pungkasnya.
(csw)
