Infokota.online
Sumedang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak seluruh pemerintah daerah (pemda) dan sekretaris daerah (sekda) di Indonesia untuk berperan aktif menyukseskan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Program ini merupakan salah satu inisiatif unggulan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pada penguatan ekonomi kerakyatan di berbagai sektor.
Ajakan tersebut disampaikan Mendagri saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Program Kopdeskel Merah Putih dan Program Tiga Juta Rumah, di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).
“Pemikiran Bapak Presiden Prabowo sangat berpihak kepada rakyat kecil. Ketika berbicara soal peningkatan kesejahteraan masyarakat, beliau selalu berada di garis depan,” ujar Tito dalam sambutannya.
Program Kopdeskel Merah Putih menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendukung visi ekonomi kerakyatan. Melalui koperasi ini, masyarakat desa dan kelurahan diharapkan dapat mengembangkan potensi lokal, memperkuat rantai pasok pangan, serta menciptakan sistem keuangan yang inklusif.
Mendagri menegaskan, implementasi Kopdeskel Merah Putih sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, para sekda sebagai pejabat birokrasi tertinggi di daerah diminta memahami dan menjalankan prinsip tersebut dalam kebijakan pembangunan.
“Sekda adalah jembatan antara kepala daerah dan seluruh perangkat di bawahnya. Jika mereka memahami visi ini dengan benar, maka pelaksanaan program akan lebih cepat dan tepat sasaran,” tegas Tito.
Ia meyakini, keberhasilan program Kopdeskel Merah Putih akan menimbulkan multiplier effect bagi masyarakat. Selain membuka lapangan kerja, program ini juga diharapkan memacu perputaran ekonomi lokal, menghapus praktik tengkulak, dan menghadirkan sistem keuangan modern yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.
“Keuangan inklusif berarti masyarakat bisa mengakses layanan keuangan yang legal dan modern, bukan lagi bergantung pada rentenir atau tengkulak,” tambahnya.
Selain sektor keuangan, Kopdeskel Merah Putih juga akan berperan dalam penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, seperti gas, obat-obatan, dan bahan pangan pokok. Koperasi ini bahkan dapat digunakan untuk menjaga stabilitas harga pangan melalui intervensi harga beras, jagung, dan komoditas lainnya.
Mendagri memberikan apresiasi kepada pemda yang telah berinisiatif membentuk badan hukum Kopdeskel Merah Putih di wilayahnya. Ia berharap kolaborasi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat agar program ini mampu menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang tangguh dan mandiri.
“Saya berterima kasih kepada seluruh pemerintah daerah yang telah mendorong pembentukan Kopdeskel Merah Putih. Dengan kerja sama yang baik, kesejahteraan masyarakat bisa benar-benar dirasakan,” pungkas Tito.
(kus)
