Infokota.online
Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah siap menarik kembali anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila hingga akhir Oktober 2025 penyerapan anggaran tidak optimal. Dana yang tidak terserap tersebut rencananya akan dialihkan untuk memperluas bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram bagi masyarakat.
Purbaya menekankan, langkah itu bukan bentuk teguran kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana, melainkan upaya memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan bermanfaat.
“Bukan teguran, kita membantu. Kita bantu secepatnya. Tapi kalau enggak bisa juga, kita ambil duitnya. Fair kan? Daripada duitnya nganggur, sementara saya harus bayar bunga,” ujar Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Menkeu menegaskan dana MBG yang tidak terserap akan dialihkan ke program lain yang lebih siap dijalankan, terutama memperluas bantuan pangan bagi masyarakat. Salah satunya, bantuan beras sebanyak dua kali 10 kilogram yang bisa diperpanjang.
“Kalau memang enggak bisa diserap, saya alihkan ke masyarakat. Bisa lewat perluasan bansos beras,” jelasnya.
Meski memberi ultimatum, Purbaya tetap membuka ruang bagi BGN untuk mempercepat pelaksanaan MBG. Ia menegaskan dukungan teknis akan diberikan agar program bisa berjalan sesuai rencana.
“Kalau bisa diserap, bagus. Jadi saya enggak menegur, justru mendukung. Tapi kalau enggak jalan, ya saya ambil duitnya,” tegasnya.
Pemerintah, kata Purbaya, telah menyiapkan langkah percepatan agar program MBG bisa terealisasi. Salah satunya dengan menurunkan pegawai Kementerian Keuangan untuk membantu pengelolaan manajemen dan keuangan di BGN.
“Program MBG treatment-nya sama dengan program lain. Kalau ada kendala, kita akan bantu, termasuk mengirim tenaga manajemen maupun keuangan untuk mempercepat penyerapan,” paparnya.
Purbaya menekankan pemerintah tidak ingin ada anggaran yang mengendap hingga akhir tahun anggaran. Karena itu, Kementerian Keuangan akan melakukan evaluasi ketat terhadap realisasi penyerapan dana publik.
“Kita ingin setiap rupiah segera memberi manfaat bagi masyarakat. Jadi tidak boleh ada anggaran yang dibiarkan menganggur,” katanya.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bidang kesehatan dan kesejahteraan. Namun, lambatnya penyerapan anggaran membuat pemerintah harus bersiap mengambil langkah tegas agar dana tetap bisa digunakan secara optimal.
(csw)
