Infokota.online
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dinilai tengah menyiapkan langkah besar dalam membongkar berbagai permasalahan lama di pemerintahan. Hal itu terlihat dari gaya kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang belakangan menunjukkan karakter lebih tegas dan berani.
Analis kebijakan publik Said Didu menyebut, perubahan sikap Purbaya bukan tanpa alasan. Menurutnya, Prabowo memang ingin menjadikan Purbaya sebagai contoh bagi para menteri lain di Kabinet Merah Putih untuk berani membuka “kotak pandora” di kementerian masing-masing.
“Saya punya keyakinan bahwa Pak Prabowo ingin menjadikan Purbaya sebagai contoh menteri yang berani membuka kotak pandora,” ujar Said Didu dalam program Rakyat Bersuara bertajuk “Purbaya Akan Reset Indonesia?” yang ditayangkan di iNews, Selasa (28/10/2025) malam.
Said menilai gaya baru Purbaya berbeda jauh dari sosoknya saat menjabat Direktur Utama Danareksa. “Dulu dia tenang, ilmuwan, tidak konfrontatif. Tapi kini tampil seperti fighter. Gaya koboi ini pasti mendapat restu dari Presiden,” tambahnya.
Menurut Said, langkah Purbaya yang kini berani membongkar berbagai praktik lama perlu ditiru menteri lain. Ia bahkan menyebut setidaknya ada sepuluh kementerian yang membutuhkan figur seperti Purbaya untuk melakukan reformasi menyeluruh.
Pertama, Kementerian ATR/BPN dinilai perlu “Purbaya” untuk memberantas mafia tanah yang telah mengakar. Kedua, Kementerian ESDM disebut memerlukan sosok berani untuk menumpas mafia tambang.
Selanjutnya, Kementerian Kehutanan perlu figur tegas dalam menyelesaikan konflik agraria yang kompleks. “Di Kementerian Kelautan dan Perikanan juga butuh Purbaya untuk menertibkan ekspor pasir laut dan berbagai kebijakan perizinan,” ujarnya.
Said juga menyoroti Kementerian Sosial yang masih bermasalah dalam penyaluran bantuan sosial. “Data bansos yang belum diperbaiki bisa mencapai puluhan triliun. Itu perlu dibuka siapa saja yang bermain,” tegasnya.
Selain itu, Kementerian Perdagangan dinilai perlu reformasi tata kelola ekspor-impor, sementara Kementerian PUPR harus berani membongkar potensi skandal proyek infrastruktur.
“Ke delapan, saya harap Rosan di Kementerian BUMN bisa meniru Purbaya untuk membuka siapa yang mengatur kerja sama dengan GoTo dan siapa yang menguasai pembangkit listrik terbanyak,” ujarnya.
Tak ketinggalan, Kemenko Perekonomian juga disebut memerlukan “Purbaya” untuk menelusuri siapa saja pihak yang paling menikmati Proyek Strategis Nasional (PSN). “Terakhir tentu Kementerian Keuangan. Jadi menurut saya, satu Purbaya belum cukup untuk mereset Indonesia,” kata Said.
Pernyataan Said Didu ini menimbulkan spekulasi bahwa gaya koboi Purbaya bukan semata inisiatif pribadi, melainkan sinyal kuat dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan “reset” birokrasi dan menuntaskan berbagai persoalan laten di pemerintahan.
Langkah Purbaya yang kini berani mengungkap kebijakan sensitif dinilai sebagai pembuka jalan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di era Kabinet Merah Putih.
(csw)
