Infokota.online
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan hasil permintaan langsung dari Pemerintah Arab Saudi. Langkah ini diambil agar koordinasi urusan penyelenggaraan haji dapat dilakukan antarpejabat setingkat menteri, bukan lagi setingkat kepala badan.
“Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi. Mereka ingin urusan haji ditangani pejabat setingkat menteri. Karena itu, kita menyesuaikan,” ujar Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna dalam rangka satu tahun pemerintahannya di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Menurut Prabowo, perubahan kelembagaan tersebut berdampak besar terhadap efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan ibadah haji. Ia menegaskan bahwa tata kelola yang lebih profesional telah membantu menurunkan biaya perjalanan haji secara signifikan.
“Alhamdulillah, kita sudah bisa menurunkan biaya haji, dan saya minta ini terus dikawal. Menteri Haji saat ini sedang berada di Arab Saudi untuk memastikan efisiensi terus berjalan. Saya ingin biaya haji bisa lebih murah dengan pelaksanaan yang bersih dan akuntabel,” kata Prabowo.
Selain efisiensi biaya, masa tunggu keberangkatan haji juga berhasil dipangkas cukup signifikan. Jika sebelumnya calon jemaah harus menunggu hingga 40 tahun, kini waktu tunggu berkurang menjadi sekitar 26 tahun.
“Waktu tunggu haji bisa kita potong hampir setengah, dari 40 tahun menjadi 26 tahun. Tapi ini masih terlalu lama, kita akan terus berupaya mempersingkatnya,” tegas Prabowo.
Lebih jauh, Presiden juga menyampaikan kabar bersejarah mengenai hubungan bilateral Indonesia–Arab Saudi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Arab Saudi mengizinkan Indonesia memiliki lahan di Kota Makkah untuk membangun Kampung Haji Indonesia.
“Pemerintah Arab Saudi akhirnya menyetujui pembangunan Kampung Indonesia di Makkah. Saya sudah beberapa kali melakukan lobi, dan akhirnya mereka mengizinkan, bahkan mengubah aturan agar Indonesia bisa memiliki tanah di kota suci. Ini pertama kali dalam sejarah, dan Indonesia menjadi negara pertama yang mendapat izin itu,” ungkap Prabowo.
Ia menyebut keputusan tersebut sebagai bukti eratnya hubungan kedua negara dan bentuk kepercayaan tinggi Arab Saudi terhadap Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola haji nasional, memberikan pelayanan yang lebih baik bagi jemaah, serta memperkuat hubungan diplomatik dengan negara penanggung jawab dua kota suci umat Islam tersebut.
(csw)
