Infokota.online
Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian mengingatkan seluruh gubernur di Indonesia agar berhati-hati dalam mengelola anggaran daerah. Ia menegaskan, dana publik bukanlah ajang bagi pejabat untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan harus digunakan secara efisien dan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat.
“Program-program harus benar-benar terealisasi. Anggaran yang disalurkan untuk program jangan sampai dijadikan bancakan. Kalau disalahgunakan, ya siap-siap saja menghadapi masalah hukum,” ujar Tito saat memberikan arahan dalam pertemuan gubernur di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (9/10/2025).
Peringatan keras itu disampaikan Tito menyusul maraknya kasus penyalahgunaan anggaran di tingkat daerah yang berujung pada operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengingatkan bahwa sudah banyak kepala daerah yang dijebloskan ke penjara akibat lemahnya pengawasan dan ketidakdisiplinan dalam pengelolaan anggaran publik.
“Lihat faktanya, banyak kepala daerah yang akhirnya bermasalah karena penggunaan anggarannya tidak efisien. Ada yang kena OTT, masuk penjara, dan sebagainya. Jadi, efisienkan dulu. Tepat sasaran, baru anggaran itu akan memberikan manfaat,” tegas Tito.
Selain soal integritas, Tito juga menyoroti efisiensi dalam penggunaan dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026. Ia menilai pemangkasan TKD oleh pemerintah pusat tidak seharusnya disikapi secara pesimis atau emosional. Menurutnya, kebijakan tersebut justru menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki manajemen keuangan dan meminimalisir pemborosan.
“Jangan langsung resisten saat anggaran TKD dikurangi. Lihat juga fakta di lapangan, masih banyak pemborosan di daerah. Pemerintah pusat bukan semata-mata ingin mengurangi, tetapi ingin mendorong agar dana yang ada digunakan lebih efektif,” kata Tito.
Sebelumnya, sekitar 18 gubernur diketahui mendatangi Kementerian Keuangan untuk menyampaikan keberatan atas pemotongan dana TKD. Namun Tito menegaskan, pendekatan yang harus dikedepankan adalah mencari solusi efisiensi, bukan perlawanan terhadap kebijakan pusat.
Ia juga mengajak para gubernur agar lebih kreatif dalam menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan mengoptimalkan dana yang sudah ada untuk program prioritas, bukan sekadar proyek seremonial.
“Jangan hanya mengandalkan dana pusat. Daerah punya potensi masing-masing yang bisa digali. Kalau anggaran digunakan tepat sasaran, masyarakat akan merasakan manfaatnya, dan kepala daerah pun bisa bekerja dengan tenang tanpa takut tersandung hukum,” tutup Tito.
(csw)
