Kuasa Hukum Debitur Persoalkan Proses Lelang Jaminan dan Tempuh Jalur Hukum
KOTA BOGOR — Proses lelang jaminan milik seorang nasabah bank di Kota Bogor mendapat protes dari pihak debitur lewat kuasa hukumnya, Drs. Oktrivian, S.H. Protes tersebut disampaikan di depan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor, kawasan Panaragan, Kota Bogor, pada Rabu (18/11/2026).
Oktrivian menilai ada sejumlah hal mendasar yang perlu dikaji secara hukum. Selain dasar pembebanan hak tanggungan yang dinilai bermasalah, pihaknya menyoroti adanya penggunaan klausula baku yang menurutnya dilarang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023.
Tak hanya itu, dalam konfirmasi lanjutan, Oktrivian juga menegaskan bahwa penetapan nilai appraisal objek jaminan dilakukan secara sepihak oleh internal dengan angka yang dinilai tidak memenuhi asas kepatutan, serta tanpa melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang independen, termasuk penggunaan penilaian internal sejak tahun 2017.
“Kami menilai terdapat sejumlah aspek yang patut dicermati, baik dari sisi keabsahan dokumen hak tanggungan maupun kewajaran nilai appraisal. Karena itu, kami mengajukan keberatan secara tertulis kepada KPKNL dan menempuh upaya pemblokiran melalui BPN Kota Bogor,” kata Oktrivian.
Rangkaian Langkah Hukum yang DitempuhSelain melayangkan keberatan tertulis dan mengajukan pemblokiran ke BPN Kota Bogor, pihak kuasa hukum memaparkan sejumlah langkah lanjutan:
Proses kepolisian: Laporan pengaduan disebut telah ditindaklanjuti oleh Polresta Bogor Kota melalui penerbitan SP2HP dan kini masih dalam proses penanganan.
Gugatan perdata: Tim kuasa hukum juga tengah menyiapkan gugatan perdata terkait pelaksanaan maupun rencana lelang berikutnya.
Oktrivian menegaskan bahwa kliennya telah berupaya menunjukkan iktikad baik melalui berbagai langkah hukum serta komunikasi dengan pihak-pihak terkait.
Imbauan kepada Nasabah dan Harapan Penanganan
Ia turut mengingatkan masyarakat—khususnya para debitur lembaga perbankan dan jasa keuangan—agar lebih teliti sebelum menandatangani perjanjian kredit maupun dokumen jaminan.“Kami mengimbau masyarakat untuk memahami setiap dokumen perjanjian. Apabila belum memahami konsekuensi hukumnya, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak yang berkompeten agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tambahnya.
Pihak kuasa hukum berharap seluruh keberatan dan langkah hukum yang ditempuh dapat ditindaklanjuti secara objektif, transparan, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Catatan Redaksi
Seluruh pernyataan mengenai dugaan kejanggalan prosedur lelang, pelanggaran ketentuan klausula baku, maupun kewajaran nilai appraisal merupakan keterangan dari pihak kuasa hukum dan belum merupakan kesimpulan hukum yang berkekuatan tetap. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak bank, KPKNL, KJPP terkait, maupun instansi berwenang guna menjaga keberimbangan pemberitaan sesuai Kode Etik Jurnalistik. (Septyan Candra / HW)
