Infokota.online — Pemerintah menyoroti tingginya konsentrasi kekuasaan dalam industri ayam dan telur nasional yang saat ini didominasi oleh segelintir pelaku usaha besar. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, sekitar 70 persen pangsa pasar sektor tersebut dikuasai hanya oleh dua perusahaan, dengan nilai perputaran uang mencapai hampir Rp400 triliun, terutama setelah implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam sebuah diskusi bertajuk Pengamat Menguji, Mentan Menjawab: Strategi dan Capaian Pertanian yang disiarkan melalui akun YouTube @kementanRI, Minggu (26/4/2026), Amran menjelaskan bahwa total perputaran industri ayam dan telur meningkat signifikan dari Rp554 triliun menjadi Rp653 triliun pasca pelaksanaan MBG. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp380 triliun hingga Rp400 triliun terkonsentrasi pada dua perusahaan besar yang tidak disebutkan namanya.
Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan serius bagi pemerataan ekonomi di sektor peternakan. Amran menegaskan bahwa dominasi tersebut menghambat kedaulatan ekonomi masyarakat, khususnya peternak kecil yang kesulitan bersaing dalam rantai produksi dan distribusi.
“Pertanyaannya, kapan rakyat bisa benar-benar berdaulat? Kapan ekonomi berbasis masyarakat ini bisa bergerak lebih luas?” ujar Amran dalam forum tersebut.
Sebagai langkah strategis, pemerintah kini mendorong pembangunan proyek hilirisasi ayam terintegrasi yang dirancang untuk memperkuat peran rakyat dalam industri ini. Program ini mencakup pengembangan ekosistem produksi dari hulu hingga hilir, mulai dari pabrik pakan, pembibitan ayam (day old chicken/DOC), hingga pengolahan produk akhir.
Hingga saat ini, pemerintah telah memulai pembangunan di enam lokasi dari total 12 titik yang direncanakan di berbagai wilayah Indonesia. Model hilirisasi ini diharapkan mampu memangkas rantai distribusi, meningkatkan efisiensi produksi, serta menciptakan daya saing yang lebih kuat di pasar domestik maupun global.
Dalam skema tersebut, negara akan mengambil peran pada sektor hulu, seperti pembangunan fasilitas pakan dan pembibitan. Sementara itu, sektor hilir akan difokuskan untuk dikelola oleh pelaku usaha kecil dan menengah, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Untuk merealisasikan program ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 triliun. Selain itu, dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga disiapkan dengan total plafon mencapai Rp50 triliun.
Langkah ini diharapkan tidak hanya mengurangi ketimpangan penguasaan pasar, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional melalui distribusi ekonomi yang lebih inklusif. Dengan integrasi yang terencana, pemerintah menargetkan terciptanya sistem industri ayam dan telur yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.
(csw)
