Infokota.online
Surabaya – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (17/10/2025). Kunjungan tersebut bertujuan memastikan seluruh layanan publik di MPP berjalan optimal dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Dalam tinjauan itu, Mendagri berinteraksi langsung dengan masyarakat serta petugas MPP untuk meninjau berbagai layanan, termasuk pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan administrasi kependudukan (Adminduk). Tito menyampaikan apresiasi terhadap kemajuan MPP Surabaya yang dinilai mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan transparan.
“Kita lihat dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini, semua outlet untuk urusan paspor, Dukcapil, termasuk pembuatan KK dan KTP-el, sudah tersedia dalam satu atap. Termasuk juga layanan Persetujuan Bangunan Gedung yang dulu dikenal sebagai IMB,” ujar Tito di sela kunjungan.
Mendagri menjelaskan, secara nasional sudah terbentuk 296 MPP di seluruh Indonesia, dengan cakupan yang terus meningkat. Untuk Provinsi Jawa Timur sendiri, dari 38 kabupaten/kota, 35 daerah telah memiliki MPP. Sementara tiga daerah lainnya — Kabupaten Blitar, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Madiun — masih dalam proses menuju pembentukan MPP.
Tito mendorong Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak agar mendorong ketiga daerah tersebut segera merealisasikan pembangunan MPP. Menurutnya, keberadaan MPP dapat mempercepat pelayanan publik, memperkuat transparansi, dan meminimalisir praktik pungutan liar.
“Dengan adanya MPP, masyarakat bisa dilayani lebih cepat, transparan karena ada CCTV, ramah, dan sistem pembayaran yang jelas. Semua layanan terpadu dalam satu lokasi,” tegas Tito.
Selain meningkatkan efisiensi, Tito juga menilai MPP menjadi instrumen penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi di sektor pelayanan publik. Sistem terintegrasi dan digitalisasi yang diterapkan, menurutnya, mempersempit ruang bagi penyimpangan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Mendagri turut memberikan apresiasi kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang dinilai berhasil mengembangkan MPP secara modern dan ramah pengguna. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang mendukung penuh penguatan layanan publik di daerah.
Ke depan, Tito berharap digitalisasi pelayanan publik dapat semakin ditingkatkan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. “Digitalisasi akan mempercepat semua proses, mengurangi tatap muka langsung, dan memastikan pelayanan makin efisien,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Mendagri dan Menteri PKP turut didampingi oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta sejumlah pejabat terkait dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PKP.
(war)
