Infokota.online
Jakarta – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegur Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar tidak terlalu sering berkomentar terkait kebijakan kementerian lain. Ia menilai, Menkeu seharusnya fokus memperkuat koordinasi dan membangun tim ekonomi yang solid demi mendukung visi besar Presiden Prabowo Subianto.
“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” tegas Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Pernyataan itu disampaikan Misbakhun menanggapi komentar Purbaya terkait pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut tidak terserap. Menurutnya, kebijakan terkait MBG tidak bisa diubah atau dialihkan begitu saja tanpa persetujuan DPR, sebab anggaran tersebut memiliki dimensi politik dan sosial yang penting.
“Alokasi anggaran MBG memiliki dimensi politik tersendiri. Jadi, tidak bisa dana yang tidak terserap langsung dialihkan tanpa pembahasan bersama DPR,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu juga menyoroti sikap Purbaya yang disebut terlalu cepat menanggapi perubahan angka defisit anggaran negara. “Ketika Pak Purbaya langsung merespons dengan menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68 persen, seharusnya itu dikonsultasikan dengan DPR. Walaupun masih dalam proses pembahasan APBN, koordinasi tetap diperlukan agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Misbakhun menekankan pentingnya arah kebijakan fiskal yang berpihak pada rakyat, terutama dalam menjaga daya beli dan memperkuat kelas menengah. Ia menyarankan pemerintah mempertimbangkan kembali penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai langkah strategis untuk mendorong konsumsi domestik.
“Saya waktu itu sudah mengingatkan agar kenaikan PPN ditahan. Kalau perlu, tarif PPN diturunkan kembali ke 10 persen, bahkan 8 persen, demi mengangkat daya beli masyarakat. Ini penting karena kita sedang menghadapi tekanan konsumsi,” ujar anggota DPR daerah pemilihan Jawa Timur II itu.
Selain itu, Misbakhun juga menilai perlu adanya reformasi dalam sistem bantuan sosial (bansos), terutama bagi kelompok kelas menengah rentan yang berpotensi jatuh miskin akibat tekanan ekonomi.
“Desain kebijakan fiskal harus menyentuh kelompok yang rentan turun kelas. Ini bagian dari kesejahteraan yang dikehendaki Presiden Prabowo,” tambahnya.
Ia berharap Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya bisa memperkuat komunikasi lintas kementerian dan membangun kerja sama yang solid dengan DPR. Dengan begitu, setiap kebijakan ekonomi dapat berjalan sinkron, berkeadilan, dan berpihak kepada rakyat.
(csw)
