Infokota.online
Pekalongan – Aksi damai yang digelar Aliansi Cipayung Pekalongan Raya di halaman Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan, Senin (8/9/2025), mendapat apresiasi langsung dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan dan DPRD setempat.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi tersebut menyampaikan aspirasi terkait berbagai isu nasional maupun lokal. Aksi berlangsung tertib, disertai dialog terbuka antara mahasiswa, Bupati Pekalongan, serta pimpinan DPRD.
Bupati Pekalongan, Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M., mengaku bangga dengan sikap mahasiswa yang dinilainya santun dan konstruktif dalam menyuarakan pendapat. Ia menegaskan, aspirasi yang tertuang dalam dokumen tuntutan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
“Alhamdulillah, komunikasi dengan mahasiswa berjalan sangat baik. Aspirasi ini menjadi masukan berharga untuk bersama-sama membangun Indonesia, khususnya Kabupaten Pekalongan agar lebih maju dan kondusif,” ujar Fadia.
Ia menjelaskan, dokumen yang telah ditandatangani bersama akan segera dibawa ke DPR RI untuk ditindaklanjuti di tingkat pusat. Sedangkan isu-isu lokal akan masuk dalam agenda pembangunan daerah melalui mekanisme Musrenbang dari desa hingga kabupaten.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Drs. H. Abdul Munir, juga menyampaikan apresiasi serupa. Menurutnya, suara mahasiswa adalah energi positif untuk mempercepat pembangunan daerah.
“Masukan mahasiswa ini sangat baik. Jika terkait kebijakan nasional, tentu akan kami teruskan ke pusat. Namun bila menjadi kewenangan DPRD, insyaAllah akan kami tindaklanjuti maksimal sesuai tugas dan fungsi kami,” tegas Munir.
Aksi damai yang berlangsung sejak pagi itu ditutup dengan penyerahan dokumen aspirasi secara resmi kepada Pemkab dan DPRD. Dokumen tersebut akan menjadi rujukan bersama dalam proses tindak lanjut, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Aliansi Cipayung Pekalongan Raya menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses aspirasi ini agar benar-benar sampai pada kebijakan nyata. Mereka juga mengapresiasi respon terbuka pemerintah daerah dan DPRD yang dianggap sebagai langkah positif dalam menjaga iklim demokrasi di Kabupaten Pekalongan.
(Dim/war)
