Infokota.online
Pekalongan — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan tengah menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat gratis yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2027. Program strategis nasional dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini dihadirkan khusus bagi masyarakat miskin ekstrem guna memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui akses pendidikan berkualitas.
Fasilitas pendidikan terpadu ini rencananya didirikan di atas lahan seluas 8 hektare di Kecamatan Kedungwuni, menempati kawasan bekas pasar darurat (Kelurahan Kedungwuni Timur/Desa Wayangan). Sekolah Rakyat ini akan menampung hingga 1.080 siswa yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA, dengan alokasi masing-masing tiga rombongan belajar (rombel) per jenjang.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, Sukirman, mengungkapkan bahwa kepastian pembangunan ini diperoleh usai Pemkab Pekalongan melakukan pemaparan proposal di hadapan Wakil Menteri Sosial pada 29 September 2026.
“Insyaallah awal tahun 2027 sudah mulai operasional pembangunan. Harapannya, tahun ajaran baru 2027 kita sudah mempunyai Sekolah Rakyat. Manajemennya sudah kita tata, termasuk kriteria penerimaan siswanya,” ujar Sukirman seusai rapat paripurna di DPRD Kabupaten Pekalongan.
Pemberdayaan Utuh dan Terintegrasi
Sukirman menekankan bahwa penerimaan siswa Sekolah Rakyat dilakukan secara selektif bagi keluarga dalam kelompok desil 1 (miskin ekstrem) hingga desil 2 dan 3. Uniknya, program ini tidak hanya fokus pada pendidikan anak, tetapi juga mengintervensi kondisi sosial-ekonomi keluarga secara holistik.
“Tujuan utamanya adalah memutus generasi kemiskinan. Jadi tidak hanya anaknya saja yang sekolah sampai SMA, tetapi rumah tangganya atau orang tuanya juga kita perhatikan perkembangan ekonominya dan kondisi rumahnya. Ini satu kesatuan,” jelas Sukirman.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Suprayitno, menyampaikan bahwa seluruh kelengkapan dokumen administratif ditargetkan rampung pada Oktober 2026 ini sebelum diserahkan ke Kementerian Sosial untuk pengerjaan konstruksi.
“Semua anggaran konstruksi dan fasilitas berasal dari pemerintah pusat. Kami mengimbau masyarakat di kategori desil 1 dan desil 2 yang memiliki anak usia sekolah SD, SMP, maupun SMA untuk mulai bersiap mendaftar,” tutur Suprayitno, Selasa (6/10/2026).
(war)
