Infokota.online
Jakarta — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk mengubah paradigma penanganan bencana dari sekadar reaktif menjadi antisipatif.
Langkah ini dinilai krusial dengan mengintegrasikan investasi mitigasi dan tata ruang tahan bencana langsung ke dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pernyataan tersebut disampaikan Bima Arya saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Administrasi Publik (SENANDIKA) ke-3 Untirta bertajuk ‘Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana Pesisir’ di Convention Hall Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang, Banten, Rabu (7/10/2026).
Bima menekankan bahwa kapasitas fast response dan tanggap darurat pascabencana yang dimiliki BPBD maupun BNPB saat ini sudah semakin membaik. Namun, penguatan kapasitas responsif saja tidak lagi cukup tanpa diimbangi kesiapsiagaan sejak awal.
“Kita tidak lagi cukup hanya mengandalkan paradigma responsif, tetapi perlu memperkuat paradigma antisipatif. Pemerintah daerah yang paling paham tentang karakter, kebutuhan, dan risiko wilayahnya,” tegas mantan Wali Kota Bogor tersebut.
Dorong APBD Ramah Kebencanaan
Menurut Bima, bentuk konkret dari paradigma antisipatif adalah masuknya perencanaan kebencanaan dalam alokasi anggaran publik. Pemda diimbau tidak hanya memfokuskan APBD pada pembangunan fisik semata, melainkan juga menyediakan infrastruktur pendukung keselamatan warga.
Ia mempertanyakan kesiapan tata ruang daerah dalam menghadapi potensi bencana, seperti ketersediaan bangunan tahan gempa, titik kumpul evakuasi (meeting point), hingga program edukasi kebencanaan bagi masyarakat. Bima mencontohkan Provinsi Sumatera Barat yang dinilai memiliki resiliensi tinggi karena secara konsisten mencantumkan alokasi khusus mitigasi bencana dalam APBD mereka.
Selain masalah anggaran, Bima menyoroti pentingnya edukasi masyarakat bergaya Jepang seperti penyediaan tas siaga bencana (disaster kit) dan pemahaman prosedur penyelamatan diri saat gempa—serta pentingnya integrasi kebijakan antar kementerian dan lembaga.
Di akhir paparannya, Bima juga mengajak mahasiswa dan elemen komunitas untuk aktif mengawal kebijakan pemda terkait isu perubahan iklim dan kesiapsiagaan bencana.
(csw)
