Infokota.online
Semarang — Menanggapi lonjakan harga beras di tingkat pengecer dalam sepekan terakhir, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) dan Perum Bulog setempat untuk memperbanyak Gerakan Pangan Murah (GPM) serta meningkatkan intervensi pasar.
Langkah antisipatif ini diambil guna menekan lonjakan harga agar tidak memberatkan masyarakat dan memicu inflasi daerah. Instruksi tersebut disampaikan Luthfi saat menerima audiensi Pimpinan Bulog dan Kepala Dishanpan Jateng di Semarang pada Selasa (8/9/2026).
“Stok kita masih ada. Untuk antisipasi kenaikan harga beras, siapkan Satgas dan lakukan dengan cara yang sebelumnya seperti gerakan pangan murah, penyaluran bantuan pangan, penyaluran beras SPHP, dan memperbanyak kios pangan murah,” tegas Luthfi.
Padahal, ketersediaan beras di Jawa Tengah saat ini tergolong sangat aman. Pemprov Jateng mencatat total pasokan beras hingga Agustus 2026 mencapai 4.348.101 ton, sementara tingkat kebutuhan masyarakat sebesar 2.809.248 ton. Angka ini menunjukkan adanya surplus beras yang signifikan sebesar 1.538.853 ton.
Namun, hasil pemantauan pasar pada 2–6 September 2026 di sejumlah wilayah—seperti Semarang, Salatiga, Ungaran, Ambarawa, Kendal, hingga Karanganyar—menunjukkan kenaikan harga rata-rata sebesar 2,5 persen.
Beras medium non-SPHP naik 0,74 persen hingga 11,11 persen di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi Rp14.000–Rp15.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada beras premium yang melonjak 0,67 persen hingga 14,09 persen di atas HET dengan rentang harga Rp15.000–Rp17.000 per kilogram. Sementara itu, harga beras SPHP stabil di kisaran Rp60.000–Rp62.000 per kemasan 5 kilogram.
Lonjakan harga ini diduga terpicu oleh melambungnya harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani yang rata-rata menyentuh Rp7.300 per kilogram, serta Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan yang mencapai Rp8.666 per kilogram. Kondisi tersebut membuat mata rantai distribusi, mulai dari grosir hingga pengecer, cenderung menahan penjualan agar tidak merugi akibat terhimpit ketentuan HET pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dishanpan Jateng Widi Hartanto memastikan operasi pasar dan GPM terus berjalan. Hingga kini, GPM telah digelar sebanyak 1.083 kali dengan total omzet mencapai Rp24,9 miliar.
Di sisi lain, Perum Bulog Jateng memastikan ketahanan stok beras di wilayahnya siap menghadapi potensi dampak kemarau. Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Jateng, Gandi Prarista, menyampaikan penyaluran beras SPHP telah terealisasi 100 persen. Bulog juga menyalurkan sekitar 90 ribu bantuan pangan selama periode Juli hingga September 2026.
“Secara umum ketersediaan beras masih cukup. Stok Bulog Jateng ada sekitar 300 ribu ton, dikurangi bantuan pangan itu maka akhir tahun masih ada 200 ribu ton untuk beras medium, belum termasuk beras premium,” ungkap Gandi.
