Pekalongan – Warga dari tiga desa di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, mendatangi PT Hardases Abadi Indonesia (HAI) untuk menuntut transparansi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Desakan tersebut muncul di tengah beredarnya isu pungutan serta belum meratanya penyerapan tenaga kerja lokal, khususnya pelamar laki-laki.
Perwakilan warga dari Desa Sampih, Wangandowo, dan Sokosari menyampaikan aspirasi tersebut dalam audiensi yang digelar di lingkungan perusahaan pada Jumat (24/4/2026). Dalam pertemuan itu, warga menyoroti ketimpangan kesempatan kerja bagi laki-laki, meskipun lowongan yang dibuka kerap mencantumkan kebutuhan tenaga pria.
Direktur BUMDes Wangandowo, Zulfikar Tagayo, mengungkapkan bahwa hingga kini masih banyak pelamar laki-laki dari tiga desa yang belum terserap.
“Dari tiga desa ini, masih banyak pelamar laki-laki yang belum direkrut. Padahal hampir setiap rekrutmen itu ada kebutuhan tenaga laki-laki,” ujarnya usai audiensi.
Selain itu, warga juga menyoroti isu adanya pungutan dalam proses rekrutmen dengan nominal mencapai Rp5 juta hingga Rp7 juta. Meski demikian, Zulfikar menegaskan informasi tersebut masih berupa kabar yang beredar di masyarakat dan belum terverifikasi.
“Ini masih sebatas pembicaraan di masyarakat. Namun, informasinya sudah ada oknum yang dilaporkan ke Polres Pekalongan terkait dugaan tersebut,” jelasnya.
Permasalahan lain yang disampaikan yakni belum terealisasinya janji perusahaan untuk mengakomodasi lulusan SMP dari tiga desa sekitar. Hingga saat ini, rekrutmen dinilai masih didominasi lulusan SMA.
Dalam audiensi tersebut, kedua pihak sepakat bahwa ke depan rekrutmen tenaga kerja, khususnya laki-laki, akan diprioritaskan bagi warga dari tiga desa. Kesepakatan itu telah dituangkan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai.
Meski begitu, warga menegaskan akan terus mengawal implementasi komitmen tersebut. Mereka juga menyoroti minimnya transparansi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dinilai belum dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Humas PT HAI, Herlina, menyatakan bahwa pihak perusahaan telah memberikan penjelasan terbuka terkait mekanisme rekrutmen. Ia menegaskan bahwa proses penerimaan karyawan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kualifikasi yang ditetapkan.
“Pada prinsipnya, kami hanya berdiskusi dan menjelaskan proses rekrutmen dari awal hingga diterima. Semua yang dipanggil berdasarkan kebutuhan perusahaan,” ujarnya.
Terkait isu pungutan, pihak perusahaan menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen tidak dipungut biaya dan praktik tersebut dilakukan oleh oknum di luar kebijakan perusahaan.
“Dari perusahaan tidak ada biaya apapun. Semua gratis, sudah kami sampaikan juga melalui spanduk dan koordinasi dengan Disnaker. Kalau ada oknum, itu sudah kami proses dan laporkan ke pihak berwajib,” tegasnya.
