PEKALONGAN, 1 April 2026– Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama DPRD sepakat menunda pembangunan gedung parlemen dan mengalihkan anggarannya untuk perbaikan infrastruktur jalan.
Keputusan ini diambil dalam rapat konsultasi antara Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, dengan Plt Bupati sebagai tindak lanjut persiapan Musrenbang.
Abdul Munir menjelaskan, pihaknya berkomitmen menjalankan pemerintahan yang transparan dan bersih. Meski program dalam RPJMD dan APBD 2026 tetap berjalan, namun ada penyesuaian prioritas mengingat kondisi jalan yang memprihatinkan.
“Kita sepakat menggeser anggaran pembangunan gedung DPRD sebesar Rp19,5 miliar untuk dialihkan ke perbaikan jalan rusak parah. Kondisi jalan saat ini sangat memprihatinkan dan belum tertangani maksimal hingga setelah Lebaran,” ujar Munir saat ditemui di acara Forum Netizen Julid, Kedungwuni, Rabu (1/4/2026).
Total panjang jalan yang akan diperbaiki mencapai sekitar 99 kilometer. Beberapa ruas yang menjadi prioritas antara lain ruas Pantianom, BCA hingga Pertigaan Podo Kedungwuni (Ruas Gembong), serta jalan Simbang Wetan hingga Watusalam Pegandon yang kondisinya rusak berat akibat banjir.
Perbaikan akan dilakukan bertahap mulai tahun ini, dengan target penyelesaian pada 2027 sebagai tahun infrastruktur. Selain jalan, perbaikan sejumlah jembatan yang rusak juga akan diprioritaskan.
Di sektor kesehatan, DPRD mendorong optimalisasi layanan agar masyarakat bisa berobat cukup dengan KTP. Terkait rencana pemindahan RS Kraton ke Wiradesa, Munir mendesak eksekutif segera membentuk tim percepatan agar fasilitas baru bisa beroperasi awal 2027.
Mengenai mekanisme pergeseran anggaran, ia memastikan kesepakatan ini akan segera ditindaklanjuti dengan penyusunan teknis dan pengajuan izin ke Gubernur serta Mendagri. “Mudah-mudahan dalam sebulan ke depan sudah bisa ditetapkan dan bulan berikutnya pelaksanaan bisa mulai,” pungkasnya.
drc
